Polda Limpahkan Kasus Ilegal Logging ke Kejari Dharmasraya

Adrian | Editor - Senin, 18 Oktober 2021, 23:05 WIB

Barang bukti ilrgal logging ikut diserahkan Direskrimsus Polda Sumbar ke Kejari  Dharmasraya.Barang bukti ilrgal logging ikut diserahkan Direskrimsus Polda Sumbar ke Kejari Dharmasraya./koko

FIXPADANG --- Kasus Ilegal logging beberapa waktu lalu disikat Tim Ditreskimsus Polda Sumbar, hari ini berkas kasus itu diserahkan ke Kejaksan Negeri (Kejari) Dharmasraya.

Berkas tersebut merupakan pelimpahan perkara tahap II dari Ditreskimsus Polda Polda Sumbar didampingi oleh Anggota Kejati Sumbar.Dan satu orang warga Dharmasraya diamankan bersama barang bukti 2 unit kendaran truk colt diesel dan kayu balok tanpa surat izin.  

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Dharmasraya, M. Haris Hasbullah melalui Kasi Pidana Umumnya Rieski Fernanda, megatakan Senin 18 Oktober 2021 kasus ilegal logging telah diserahkan berkas perkara tahap II dari Ditreskimsus Polda Sumbar kepada Kejari Dharmasraya.

"Ini merupakan perkara Ilegal logging 2020 lalu yang mana waktu itu dua unit colt disel dan dua orang diduga pelaku Ilegal logging diamankan Tim Ditreskimsus Polda. Kemudian kasus tersebut dilakukan pengembangan terhadap perkara Ilegal logging tersebut TKP-nya Nagari IV Koto Nandibawuah Kecamatan Dharmasraya. 

Dari pengembangan itu diamankan pemilik kayu  berinisial EYH (40 tahun) adalah  warga kabupaten Dharmasraya,

Barang Bukti yang diamankan hanya tiga potong kayu balok bulat dan 2 unit kendaran truk colt diesel warna kuning tanpa nomor polisi yang saat sudah ada di halaman barang bukti Kejari Dharmasraya.

"Adanya penyerhaan perkara tahap II dari Ditreskimsus Polda Sumbar kami akan melanjutkan ketahap berikutnya yaitu  pengadilan," Rieski. 

Untuk tersangka kasus ilegal logging dijerat pasal 83 ayat (1) huruf b tentang Undang – Undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan hutan tanpa izin dengan ancaman pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp 500.000.000 dan paling banyak Rp 2.500.000.000, setalah divonis dalam pengadilan nantinya," ucap melalui Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Dharmasraya Rieski Fernanda, (****)

Editor: Adrian

Sumber:

tags
Artikel Rekomendasi